Dirut BPJS Kesehatan Rapat 3 Jam di Kantor Menkeu, Apa Hasilnya?

Selasa, 09 Januari 2018


Jakarta,RAnews.tv-Rapat antara Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Mardiasmo dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fahmi Idris pada hari ini (9/1/2018) di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membahas soal revisi dua peraturan. Hal ini terkait dengan strategi perusahaan untuk menekan defisit yang diperkirakan mencapai Rp 9 triliun.

Setelah menggelar rapat sekitar 3,5 jam dari pukul 10.00-13.30 WIB, Fahmi menjelaskan kepada wartawan mengenai hasil rapat bersama Wamenkeu. Adapun pihak yang hadir dalam rapat tersebut selain BPJS Kesehatan, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian terkait lainnya.

"Ini kan awal tahun, jadi lebih ke arah merekap apa saya yang sudah dikerjakan sampai 2017 dan yang akan dikerjakan di 2018. Kita masih harus menyelesaikan dua regulasi utama," jelas dia.

Dua peraturan yang akan diubah, kata Fahmi, pertama, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Kedua, revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

"Hanya itu saja yang dibahas. Tidak ada yang terlalu substansial. Sehingga kita mencanangkan agenda berikutnya kapan pembahasan lebih lanjut dan target penyelesaiannya," terang Fahmi.

Dia menjelaskan, dalam revisi Perpres Jaminan Kesehatan ada lima isu yang diangkat. Isu tersebut merupakan keputusan pada rapat tingkat menteri.

"Isu pertama, bagaimana memitigasi fraud; kedua, posisi BPJS Kesehatan sebagai pembelanja strategis; ketiga, penguatan program rujukan dan rujuk balik; keempat, mengendalikan moral hazard dalam pelayanan; kelima, peran pemda khususnya optimalisasi pajak rokok," tegasnya.

Terkait potensi tekor BPJS Kesehatan yang ditaksir mencapai Rp 9 triliun, termasuk tunggakan iuran pemda atas jaminan kesehatan, Fahmi bungkam.

"Itu tidak dibicarakan. Saya tidak hafal angkanya, takut salah. Yang pasti sumber anggaran salah satunya dari pajak rokok," kata dia.

Pemerintah telah menyiapkan sumber dana untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diperkirakan mencapai Rp 9 triliun.

Langkah tersebut memotong jatah Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah daerah yang memiliki tunggakan iuran jaminan kesehatan sampai mengambil bagian dari pajak rokok yang akan mulai dijalankan tahun ini.



    0 Komentar :



    Isi Komentar :
    Nama :
    Website :
    Komentar
     
     (Masukkan 6 kode diatas)